Senin, 29 Juni 2009 17:11 WIB Klaten Share :

DPRD
Hentikan pembangunan pasar modern

Klaten (Espos)–Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, drh Suharna meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten supaya menghentikan pembangunan pasar semi modern/ pasar modern di Kabupaten Klaten.

Suharna mengemukakan, berdasarkan evaluasi dari pembangunan Pasar Delanggu di wilayah Kecamatan Delanggu dan Pasar Gabus di Kecamatan Jatinom ternyata bangunan pasar tersebut tidak cukup memberdayakan pedagang.

“Ke depan, diharapkan Pemkab Klaten tidak lagi membangun pasar-pasar modern. Berdasarkan evaluasi Pasar Delanggu dan Pasar Gabus, ternyata bangunan pasar modern tidak cukup memberdayakan pedagang. Seharusnya dengan pembangunan pasar modern, jumlah pedagang di pasar itu bisa bertambah. Namun, kenyataannya jumlah pedagang malah berkurang,” terang Suharna.

Saat ditemui wartawan, Senin (29/6) pada sela-sela kunjungannya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Kecamatan Karanganom, Suharna menilai salah satu kegagalan pembangunan pasar modern yaitu tidak bisa meningkatkan jumlah pedagang.

Lebih lanjut, Suharna mengatakan, ketidakmampuan pedagang untuk membeli lokasi di pasar modern maupun keterbatasan desain pasar membatasi jumlah pedagang. Sehingga, kadang pedagang pasar yang lama pun tersingkir dengan pedagang baru yang memiliki uang.

Ke depan, Suharna berharap agar Pemkab Klaten justru memberdayakan pasar-pasar tradisional seperti pasar desa atau pasar yang menggunakan hari pasaran daripada pasar semi modern/pasar modern. Dia menghendaki pasar tradisional benar-benar lebih diutamakan dengan cara memperbaiki pasar tersebut supaya lebih kokoh, lebih nyaman, lebih bersih dan atap-atapnya tidak bocor.

Pada kesempatan itu, Suharna juga menyatakan apabila dari pihak desa, baik itu kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada yang menginginkan mengelola pasar desa supaya segerja mengajukan permintaan.

nad

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….