Sabtu, 27 Juni 2009 16:55 WIB News Share :

GKSI
Pemerintah wajib seragamkan harga susu

Surabaya–Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) meminta pemerintah segera menetapkan penyeragaman harga susu nasional, upaya ini karena GKSI mencermati adanya harga susu yang tidak masuk akal.

“Akibat tidak adanya keseragaman harga susu secara nasional, maka harga susu tumbuh menjadi liar,” kata Ketua GKSI Pusat, Dedi Setiadi, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX GKSI Tahun Buku 2008 di Surabaya, Sabtu (27/6).

Meski keterpautan harga nisbi tipis, sebut dia, ketidakseragaman ini membuat pasar tidak harmonis.

“Akibatnya, industri pengolahan susu (IPS) dengan seenaknya menentukan harga susu segar sesuai dengan standar mereka,” katanya.

Bahkan, jelas dia, salah satu IPS bahkan menentukan harga susu dengan berbagai macam komponen.

“Mulai dari harga dasar susu, subsidi transportasi dan subsidi loyalitas,” katanya mengungkapkan.

Dengan penyeragaman harga ini, kata dia, peternak akan sedikit terlindungi, sebab selama ini keberpihakan pemerintah terhadap peternak masih sangat kecil.

Untuk penentuan harga, lanjut dia, harus melibatkan berbagai elemen. Mulai dari GKSI sebagai perwakilan dari peternak susu perah, IPS sebagai industri yang menyerap produksi susu dalam negeri, pemerintah sebagai penentu kebijakan dan akademisi sebagai penyeimbang.

Sependapat dengan Dedi, Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh Boediyana, menambahkan, harga susu adalah satu faktor yang belum terselesaikan dalam kebijakan persususan nasional.

Seharusnya, penentuan harga hanya melihat dari kualitas susu saja seperti kandungan total solid dan kandungan bakteri dalam susu.

“Bukan dari yang lain, misalnya, memasukkan subsidi transportasi, subsidi pakan atau subsidi loyalitas dalam penentuan harga susu segar,” katanya menegaskan.

Ia melanjutkan, memang tidak selayaknya IPS memasukkan beberapa komponen yang tidak jelas tersebut dalam penentuan harga.

“Ini karena harga adalah harga. Mohon jangan ada rekayasa harga,” katanya berharap.

ant/fid

Lowongan Pekerjaan
QUALITY CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…