SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto membantah tuduhan menyebarkan selebaran yang mendiskreditkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Wakil Koordinator Juru Bicara pasangan Kalla-Wiranto, Poempida Hidayatulloh, mengatakan pasangan yang diusung Partai Golongan Karya dan Hati Nurani Rakyat ini tak pernah memainkan isu agama selama kampanye. “Masak iya kami sebodoh itu? (Isu agama) itu murahan,” kata Poempida saat dihubungi, Jumat (26/6).
Poempida mengaku tak tahu alasan pasangan Yudhoyono-Boediono mempermasalahkan selebaran yang diedarkan saat Kalla berkampanye di Medan. Menurut dia, tak ada selebaran dibagikan. Yang ada, tabloid Indonesia Monitor yang sudah terbit beberapa hari sebelum Kalla berkampanye.
“Mana bisa kami melarang pembagian tabloid,” ucapnya. Tim kampanye, kata Poempida, juga tak pernah membagikan tabloid tersebut. Dalam tabloid itu tak ada iklan pasangan Kalla-Wiranto. Seharusnya, tanggung jawab iklan itu ada di tangan media massa yang bersangkutan.
Poempida mempertanyakan sikap kubu Yudhoyono yang sangat agresif memainkan isu agama. Apalagi setelah muncul kasus itu istri Boediono, Herawati muncul di hadapan publik bersama Majelis Taklim. “Jadi, siapa yang mempolitisir agama?” ujarnya.
Sebelumnya, tim kampanye Yudhoyono-Boediono mengadukan Jusuf Kalla ke Badan Pengawas. Pasalnya, dalam kampanye di Medan beredar selebaran berisi pernyataan bahwa Herawati tak beragama Islam. Tim kampanye siap meladeni laporan kubu Yudhoyono. Tim siap memberi penjelasan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Tim kampanye, kata Poempida, juga telah mensomasi juru bicara pasangan Yudhoyono-Boediono, Rizal Malarangeng. Rizal diminta mengajukan permohonan maaf karena telah menilai Kalla bersalah, dan langsung memaksa Kalla meminta maaf. Tim kampanye Kalla meminta permintaan maaf disampaikan oleh Rizal paling lambat Jumat ini.
“Kalau tidak meminta maaf, kami akan lanjutkan sebagai kasus hukum,” tuturnya.
Tempointeraktif/fid