Senin, 22 Juni 2009 20:47 WIB Sukoharjo Share :

APBD defisit, usulan sepeda motor untuk Kades dinilai tak sesuai

Sukoharjo (Espos)–Usulan Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto membelikan sepeda motor baru untuk 167 orang kepala desa (Kades) dan lurah yang bakal dibebankan melalui APBD-Perubahan (APBD-P) dinilai kalangan Dewan tidak sesuai.

Pasalnya, hal itu bertentangan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang defisit saat ini. Dengan pendapatan yang minim, Dewan menginginkan belanja langsung dipergunakan untuk kegiatan prioritas yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto dalam nota penjelasan tentang kebijakan umum APBD (KUA), prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Sukoharjo 2009, mengusulkan pembelian sepeda motor baru bagi Kades dan lurah se-Kabupaten Sukoharjo. Tak hanya itu, Bupati juga mengusulkan tambahan penghasilan untuk Kades serta perangkat desa (Perdes) di Kota Makmur tersebut.

“Untuk belanja bantuan keuangan, ada tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa senilai Rp 85.200.000,” jelas Bambang di Gedung Dewan, Senin (22/6). Pemkab juga, sambung Bambang, mengusulkan bantuan sepeda motor baru bagi Kades dan lurah se-Sukoharjo.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Komisi I, Hasman Budiadi menerangkan, apabila dilihat dari pengadaan kendaraan sepeda motor bagi lurah dan Kades sebelum ini, usulan Bupati tersebut memang sudah memenuhi syarat.

 “Pengadaan kendaraan bermotor sebelumnya memang sudah lima tahun yang lalu. Jadi kalau mau diganti memang sudah memenuhi syarat. Tapi meski begitu, apabila melihat kondisi kendaraan  yang ada sekarang ini sebenarnya masih layak pakai,” jelas Hasman, Senin.

Melihat kondisi APBD yang defisit saat ini, Hasman meminta, Bupati melakukan belanja yang lebih priotitas. Apalagi, sambung dia, sebelum ini Kades juga sudah mendapat tambahan penghasilan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Hasman menambahkan, tambahan penghasilan untuk Kades sudah lebih dari cukup. Pasalnya, tambahan penghasilan tersebut sudah menyerap banyak dana dari APBD. Oleh sebab itu, Hasman menambahkan, tunjangan penghasilan bagi Kades sebaiknya dicairkan terlebih dahulu sebelum Bupati membuat usulan baru.

“Kalau usulan penambahan motor akan dilakukan tahun ini, saya kira kurang sesuai. Entah kalau tahun-tahun nanti. Yang jelas untuk tahun ini, kami minta kegiatan belanja lebih diutamakan untuk kegiatan yang sifatnya prioritas karena anggarannya mepet,” jelasnya.

aps

lowongan pekerjaan
PT SAKA JAYA ENGGAL CIPTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…