Senin, 8 Juni 2009 16:53 WIB Karanganyar Share :

Dinilai mangkrak, Dewan desak realisasi 6 Perda

Karanganyar (Espos)–Kalangan dewan mendesak pemerintah segera merealisasikan dan melaksanakan enam Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang saat ini dinilai mangkrak. Keenam Perda yang mengatur tentang pertanian, pendidikan, pelayanan publik, menara seluler, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan standar kompetensi serta jabatan struktural, dinilai sebagai Perda yang strategis dan menjadi formula mujarab menjawab persoalan-persoalan pemerintah.
“Tetapi, sampai saat ini Perda tersebut mangkrak, belum jalan,” tegas Ketua DPRD Karanganyar, Juliyatmono, saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Juliyatmono mencontohkan, Perda yang mengatur pelayanan publik. Perda tersebut, menjadi payung hukum yang mengatur soal hak-hak masyarakat, khususnya dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

“Dalam Perda tersebut juga mengatur tentang pembentukan Komisi Pelayanan Publik yang dipilih dengan seleksi ketat, bersifat independen dan mempunyai hak memberikan penilaian terhadap program-program pelayanan pemerintah. Mereka pun dituntut berasal dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompentensi yang jelas.”

Dengan dibentuknya komisi yang berhak memberikan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada dewan, lanjutnya, maka pemerintah tidak perlu menunggu respon atau reaksi masyarakat terkait program yang menyangkut pelayanan publik.

haw

lowongan pekerjaan
PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Perempuan Melawan Pelecehan Seksual

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (16/01/2018). Esai ini karya Evy Sofia, alumnus Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah evysofia2008@gmail.com.  Solopos.com, SOLO—Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another,…