Minggu, 7 Juni 2009 10:28 WIB News Share :

Komisi II
Kenaikan tarif air bersih tidak rasional

Salatiga (Espos)–Ketua Komisi II DPRD Kota Salatiga,
Sarwono SE, menegaskan rencana kenaikan tarif air bersih yang akan diusulkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga tidak rasional dan hanya akan memberatkan masyarakat.

Penegasan itu diungkapkan Sarwono seusai menghadiri pelantikan tim sukses salah satu pasangan calon presiden–calon wakil presiden (Cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 di Grand Wahid Hotel Salatiga (GWHS), pekan lalu. Menurutnya, PDAM seharusnya lebih dulu membenahi kekurangan-kekurangan pelayanannya sebelum berpikir kenaikan tarif.

“Kalau menurut saya itu kurang rasional, tidak tepat. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, hal itu akan semakin membebani masyarakat,” ujarnya kepada Espos dalam kesempatan
itu. Meski demikian terkait usulan tersebut, Komisi II akan memanggil Kepala Bagian Perekonomian dan Direktur PDAM Kota Salatiga, Senin (9/6) ini, guna meminta penjelasan lebih lanjut.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini memaparkan, usulan kenaikan tarif air minum bisa saja diterima, namun harus dengan  pertimbangan yang matang dan dalam keadaan memaksa sehingga tidak ada alternatif kebijakan lain. Salah satu contohnya, lanjut dia, adalah ketika terjadi pembengkakan biaya operasional yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Tetapi kondisinya sekarang kan tidak demikian, harga BBM juga bisa dibilang stabil meski sempat mengalami kenaikan selama beberapa waktu. Lalu apa sebenarnya alasan PDAM berencana mengusulkan kenaikan tarif air besih? Hal itul akan kami cari tahu dan tanyakan dulu kepada mereka. Jangan sampai nantinya semakin memberatkan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya Direktur PDAM Kota Salatiga, H Darminta SE MM dalam penjelasannya kepada wartawan menyebutkan alasan perlunya penyesuaian tarif air bersih adalah tingginya biaya operasional pengelolaan perusahaan. Selain itu, kata dia, saat ini tarif air bersih yang dikenakan kepada pelanggan masih jauh dari nomiunal biaya produksi yang dikeluarkan.
try

lowongan pekrajaan
Yayasan Internusa Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…