SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Sejumlah tokoh masyarakat menilai rasio kemandirian anggaran selama tahun 2008 dinilai rendah, lantaran tingkat ketergantungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Untuk antisipasi itu Pemkot Solo diminta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) dan meminimalisasi kebocoran-kebocoran penarikan PAD, sehingga peningkatan PAD bisa sesuai dengan potensi yang ada. Persoalan tersebut terungkap dalam public hearing tentang APBD 2008 yang digelar DPRD, Kamis (4/6) di Ruang Paripurna DPRD Solo. Dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Alqaf Hudaya itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, seperti dari LSM, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Solo, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Ketua Umum KAMMI Daerah Solo, Samsul Bahri dalam kesempatan itu mengungkapkan, dari sisi angka, PAD Solo mengalami peningkatan cukup besar, yakni dari target Rp 96,19 miliar menjadi Rp 102,98 miliar. Namun angka tersebut bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah, terangnya, total PDAN Solo itu hanya sekitar 13,72%.
“Dengan demikian rasio kemandirian anggaran dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Artinya, Solo masih sangat tergantung pada besaran dana perimbangan yang berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Kami mempertanyakan apakah kenaikan PAD sampai 102,54% itu sudah sesuai dengan potensi PAD yang ada. Selain itu sejauh mana retribusi dan pajak daerah itu bisa dinikmati masyarakat?” tegas Samsul yang diamini Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Solo, Krisna Dwi Payana.
trh