SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)--Koordinator Guru Tidak Tetap SMK swasta se-Wonogiri Heri W mengaku kecewa, karena tidak bisa menemui kepala dinas pendidikan (Disdik) dan Komisi D DPRD Wonogiri guna meminta kejelasan tunjangan fungsional (TF) yang belum turun. Menurutnya, anggota PGKSI masih memberikan toleransi hingga pekan depan dan jika tidak ada kejelasan akan menggelar demo.
“Awal pekan ini, seluruh perwakilan yayasan sekolah swasta di Wonogiri bertemu di SMK Pancasila 1 Wonogiri untuk membahas masalah tunjangan fungsional yang tidak lagi cair. Dalam pertemuan itu disepakati, anggota PGKSI sepakat untuk meminta hak-haknya,” ujarnya, Rabu (3/6).
Heri menyatakan hadir dalam pertemuan itu perwakilan dari Yayasan Pancasila, Yayasan Gajah Mungkur, Muhammadiyah, Ristek, PGRI, Giri Wacana ataupun Yayasan Sudirman. Heri mengatakan dalam pertemuan itu, terungkap kalau tunjangan fungsional untuk guru SMK tidak ada.
“Kemarin kuota 58 orang itu untuk SMA, SMK tidak ada. Kami mendapat informasi kuota SMK sebanyak 311 orang, tetapi kenapa tidak muncul. Apa mungkin tidak diserahkan ke provinsi?” jelasnya.
Lebih lanjut Heri mengatakan seusai pertemuan sebanyak 6 orang perwakilan ditugasi untuk meminta kejelasan ke Disdik ataupun Komisi D untuk meminta hearing.
“Di Disdik kami tidak bisa bertemu kepala dinas ataupun bidang PTK (pendidik dan tenaga kependidikan). Demikian juga ke Komisi D tidak bisa bertemu dengan anggota karena sedang Kunker. Kami (GTT swasta) sendiri kooperatif, namun kalau tidak ada kejelasan hingga 8 Juni besok kami akan ke Semarang.”
Sebelumnya Ketua Persatuan Guru dan Karyawan Sekolah Swasta Indonesia (PGKSI) Cabang Wonogiri Nur, mengatakan ada kekeliruan data tunjangan fungsional, sehingga tahun 2009 para GTT swasta tidak memperoleh.
tus