SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan, sebagai dasar filsafat terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia, sekaligus merupakan dasar negara, semua pihak HARUS menjadikan Pancasila sumber nilai utama, dan tolak ukur moral bagi penyelenggara maupun pembentukan peraturan perundang-undangan.
Demikian pernyataan fungsionaris Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Item, di Jakarta, Selasa (2/6), terkait Kongres Pancasila itu terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 1945 oleh Bung Karno (Presiden I RI).
“Itu butir utamanya. Kami mencatat lima hal dari Kongres Pancasila yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), pagi hingga tadi malam (1/6),” katanya.
Presidium GMNI menugaskan dua fungsionaris, termasuk dirinya untuk bergabung dengan sekitar 30-an ilmuwan, pengamat, politisi, aktivis serta profesional berbagai latar pada Kongres Pancasila.
Presidium GMNI menugaskan dua fungsionaris, termasuk dirinya untuk bergabung dengan sekitar 30-an ilmuwan, pengamat, politisi, aktivis serta profesional berbagai latar pada Kongres Pancasila.
“Dalam forum itu GMNI juga menyumbang saran, bahwa tafsir resmi Pancasila adalah Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945,” kata Muhammad Item.
Pegiat GMNI di Universitas Islam Negeri (UIN) Ciputat, Yusrianto, menjelaskan lima hal dalam Kongres Pancasila itu.
“Karena itu, segenap komponen bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga, mengawal dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu,” katanya.
Kedua, Pancasila merupakan sistem nilai fundamental. Karena itu, harus dijadikan dasar dan acuan oleh Pemerintah NKRI dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Selain itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus melaksankan ketertiban dunia berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, juga keadilan sosial, dalam rangka mewujudkan visi bangsa Indonesia yang sungguh-sunguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Ketiga, Pancasila merupakan dasar negara, oleh karenanya harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolak ukur moral bagi penyelenggara negara maupun pembentukan peraturan perundang-undangan.
Keempat, pemerintah bertanggungjawab memelihara, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalm seluruh aspek kehidupan berbangsa serta bernegara, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek lainnya.
Kelima, negara harus bertanggungjawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai dasar filsafat ini melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan seluruh tingkatan secara sadar, terencana serta terlembaga.
ant/fid