Senin, 1 Juni 2009 20:00 WIB Solo Share :

10 Jenis aset Pemkot akan dikenai retribusi

Solo (Espos)–Sebanyak 10 jenis aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal dikenai tarif retribusi pemakaian kekayaan kekayaan daerah mulai tahun ini. Besaran tarif retribusi pemakaian aset daerah itu disesuaikan dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan kewajaran.

Persoalan tersebut terungkat dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (1/6), di Ruang Paripurna DPRD Kota Solo. Sebanyak 10 jenis aset daerah yang bakal dikenai tarif retribusi itu antara lain, aset tanah, lapangan, penutupan saluran, gedung/bangunan, kios, kendaraan, alat-alat berat, kolam ikan, depo ikan dan pasar ikan.

Sekretaris Pansus DPRD Solo, Bandung Joko Suryono saat ditemui wartawan di sela-sela Sidang Paripurna Dewan, Senin, mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan tarif atas pemakaian aset milik daerah.

Dia menjelaskan, selain besaran nominal atas retribusi yang sudah berjalan, Pansus juga mempertimbangkan tentang pembagian jenis tarif retribusi, yakni tarif sosial dan tarif komersial. Di samping itu, imbuhnya, penentuan tarif pemakaian aset daerah juga disesuaikan dengan nilai kewajaran dalam hal ini NJOP.

“Dari komponen-komponen pertimbangan itu, maka Pansus sepakat ada pembebasan tarif retribusi yang memiliki manfaat khusus. Pondok Boro merupakan salah satu aset Pemkot yang diproyeksikan dibebaskan dari beban tarif, karena Pondok Boro digunakan murni untuk kegiatan sosial, terutama bagi penyandang cacat.

Demikian juga untuk aset Pemkot berupa lapangan memiliki tarif retribusi sosial dan komersial. Pemasangan tarif untuk kegiatan olahraga sekolah tentunya dibedakan dengan tarif untuk kegiatan even hiburan dan sebagainya,” tegas Bandung.

Ketua Pansus DPRD Solo, Honda Hendarto dalam laporannya mengatakan, setelah melakukan pembahasan pasal demi pasal, Pansus melakukan beberapa perubahan atas Raperda itu, di antaranya, tentang konsideran, penentuan tarif dan pembebasan tarif retribusi.

trh

lowongan pekerjaan
PT.SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…