Jumat, 29 Mei 2009 13:47 WIB News Share :

Bawaslu larang jajarannya jadi saksi Parpol

Jakarta–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang keras jajarannya untuk menjadi saksi dari partai politik saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terbukti berpihak, Bawaslu akan langsung menjatuhkan saksi pemberhentian.

“Panwaslu harus independen. Jika terbukti berpihak akan langsung diberhentikan,” ujar anggota Bawaslu Wirdyaningsih di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Menurutnya, banyak dari parpol yang meminta kepada Panwaslu Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menjadi saksi tanpa koordinasi dengan Bawaslu. “Secara struktur tidak boleh harus ada rekomendasi dari kami (Bawaslu),” ujarnya.

Wirdyaningsih meminta, MK mengirimkan surat kepada Bawaslu jika meminta panwas-panwas di daerah akan dihadirkan sebagai saksi. Tujuannya, agar mereka yang menjadi saksi bener-benar berkompeten mengetahui permasalahan dan tidak berpihak.

“Kalau tidak tahu, mending tidak usah menjadi saksi,” kata wanita berjilbab ini.

Dikatakan dia, Bawaslu sudah mengirimkan surat ke MK meminta agar menjadikan Bawaslu dan jajaran di bawahnya untuk menjadi pihak terkait. Setiap ada anggota Panwas yang bersaksi, MK diharapkan memeriksa kelengkapan administrasi yang bersangkutan.

“MK harus tanyakan surat tugas, kalau tidak ada tidak boleh bersaksi,” tandasnya.

dtc/fid

LOWONGAN PEKERJAAN
Tegar Transport Hotel Paragon Solo, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Solusi Kemanusiaan untuk Jerusalem

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/12/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah mudhofir1527@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang…