Rabu, 27 Mei 2009 18:09 WIB Sukoharjo Share :

Polemik tudingan kampanye terselubung Bupati Sukoharjo berlanjut

Sukoharjo (Espos)–Polemik tudingan kampanye terselubung yang dialamatkan kepada Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto (BR) terus berlanjut. Kalangan legislatif Sukoharjo menilai BR tidak paham mekanisme anggaran dan fungsi DPRD.

“Janggal rasanya kalau Bupati beralasan pengumpulan Kades (kepala desa) saat pencairan bantuan sosial hanya untuk menjelaskan penyusunan SPj (surat pertanggungjawaban). Hal teknis seperti itu kan sebaiknya diterangkan langsung oleh lembaga teknis terkait,” ujar anggota DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Rabu (27/5).

Dalam kesempatan itu, Hasman menilai tindakan BR yang mengklaim peran tunggalnya dalam pencairan dana bantuan sosial keuangan tidak etis. Pasalnya, klaim tersebut juga dapat diartikan bahwa BR menyisihkan peran anggota legislatif dalam peran sosial kemasyarakatan.

Padahal, lanjut Hasman, sebagai pemimpin daerah, BR sepatutnya paham bahwa pencairan dana bantuan sosial itu bukan murni hasil kerja keras eksekutif melainkan juga berasal dari dana aspirasi DPRD. Informasi lain menyebutkan, proses pencairan bantuan sosial melalui pengumpulan Kades se Sukoharjo dilakukan secara bergelombang setiap dua pekan sekali.

Bahkan, hingga saat ini, beberapa anggota DPRD Sukoharjo mengaku masih kerap menerima laporan warga yang menginformasikan aksi kampanye terselubung BR dalam setiap proses pencairan itu.    

“Pelaksana dari program tersebut memang eksekutif, tapi kami DPRD juga punya andil dalam penentuan kebijakan keuangan. Dalam hal semacam ini, DPRD dan eksekutif adalah partner yang seharusnya saling menghargai satu sama lain,” ungkapnya.

Di bagian lain, anggota DPRD lainnya, Suryanto menilai langkah BR tersebut menunjukan bahwa orang nomor satu Sukoharjo itu tidak paham mekanisme anggaran dan fungsi DPRD.

“Sederhana saja, klaim semacam itu muncul karena dia (BR-red) tidak paham mengenai anggaran. Sepertinya Bupati harus belajar lebih banyak mengenai mekanisme penganggaran supaya tidak sembarangan mengklaim bantuan sebagai jerih payahnya sendiri,” tegas dia.

ewy

lowongan pekerjaan
NUSANTARA SAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…