Bangkok—-Ibukota Thailand, Bangkok dapat tetap tenang dibawah keadaan darurat untuk satu minggu lagi setelah satu usaha pembunuhan politik yang menimbulkan kekuatiran terjadinya aksi kekerasan lebih jauh, kata Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, Minggu.
Dalam pidato mingguannya di televisi, Abhisit juga merinci lebih luas menyangkut usaha untuk mengamendemen konstitusi tahun 2007 yang kontroversial dalam upaya menyelesaikan krisis politik yang telah lama berlangsung.
“Saya mengharapkan apabila saya bertemu dengan anda lagi Ahad depan . Kita akan merasa seperti biasa lagi dan masyarakat tenang kembali,” katanya mengenai keadaan darurat yang diberlakukan selama seminggu protes-protes yang menewaskan dua orang dan KTT Asia di negara itu terpaksa dibatalkan.
Keadaan itu diberlakukan di seluruh kota berpenduduk 10 juta jiwa itu dan daerah-daerah sekitarnya, tetapi tidak banyak berdampak pada kegiatan sehari-hari. Tidak ada jam malam dan pasukan hanya terlihat di beberapa daerah jauh dari lokasi-lokasi wisata.
Keadaan itu diberlakukan di seluruh kota berpenduduk 10 juta jiwa itu dan daerah-daerah sekitarnya, tetapi tidak banyak berdampak pada kegiatan sehari-hari. Tidak ada jam malam dan pasukan hanya terlihat di beberapa daerah jauh dari lokasi-lokasi wisata.
Abhisit berikrar akan mencari mereka yang bertanggungjawab atas penembakan hari Jumat terhadap Sondhi Limthongkul, seorang pemimpin inti gerakan protes “baju kuning” menentang mantan PM Thaksin Shinawatra yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006.
Sondhi berada dalam kondisi stabil mulai sembuh akibat luka di kepala setelah pria-pria bersenjata menembaki mobilnya dengan senapan otomatis, Jumat, yang meningkatkan ketegangan setelah sepekan aksi protes di jalan-jalan yang melibatkan para pemrotes “baju merah” yang setia pada Thaksin.
“Silahkan jangan menjadikan masalah ini menjadi satu aksi konflik kekerasan yang lebih luas yang akan membahayakan demokrasi,” katanya.
Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang dipimpin Sondhi tidak ikut serta dalam aksi kekerasan politik yang memaksa pemerintah membatalkan KTT penting Asia pekan lalu setelah para pendukung Thaksin menyerbu lokasi KTT di daerah wisata Pattaya.
Unjuk rasa PAD tahun 2008 yang berpuncak pada pendudukan bandara-bandara Bangkok dan menggangu dua pemerintah pro Thaksin yang akhirnya digulingkan melalui satu keputusan pengadilan.
Tidak ada pemimpin PAD yang ditahan atau dituduh terlibat dalam pendudukan bandara-bandara itu yang menyebabkan ribuan wisatawan asing terlantar dan merusak ekonomi negara itu.
Pihak aparat keamanan menahan para pemimpin baju merah yang melakukan pengepungan selama tiga minggu kantor-kantor Abhisit di kompleks Kantor Pemerintah , yang berakhir pekan lalu setelah pasukan mengepung kelompok itu.
Front Persatuan bagi Demokrasi menentang Kediktatoran (UDD) yang mengenakan baju merah menuntut Abhisit mundur dan menyerukan pemilu baru, yang menuduh kemenangannya dalam pemungutan suara di parlemen Desember lalu tidak sah.
Abhisit, Minggu kembali menolak melakukan pemilu baru dan mengatakan ada risiko tinggi bagi terjadinya kerusuhan dalam situasi politik sekarang.
Jalan-jalan kota Bangkok kini kembali tenang, tetapi perselisihan antara elit istana Thailand dan unsur kelas menengah masyarakat Thailand yang menentang Thaksin dan para pendukung mantan PM itu di pedesaan tetap mendalam.
Pemilu baru akan diselenggarakan berdasarkan konstitusi yang dirancang oleh pemerintah dukungan militer tahun 2007, yang menurut para pengeritik tidak demokratis dan telah menjadi sumber ketegangan politik.
Abhisit mengatakan partai-partai diberikan waktu dua minggu untuk mengajukan usulan bagi amendemen, yang akan diajukan kepada masyarakat untuk disetujui. “Jika kita dapat memperoleh persetujuan itu, kita akan melakukan amendemen-amendemen.”
Sumber: Antara
Oleh: Anik Sulistyawati